PT Hutama Karya (Persero) mulai memaparkan gambaran awal rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bukittinggi-Sicincin kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Padang Pariaman. Langkah koordinasi awal ini dilaksanakan melalui kegiatan prasosialisasi dan dialog yang diselenggarakan di Kantor Bupati Padang Pariaman pada Senin (26/10/2026). Forum ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai gambaran awal trase serta aspek teknis proyek tol sebelum melangkah ke tahapan formal pengadaan tanah.
Pembangunan ruas Bukittinggi-Sicincin dirancang sebagai kelanjutan dari Jalan Tol Padang-Sicincin yang telah beroperasi. Ruas ini merupakan bagian dari jaringan koridor Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru. Penugasan proyek infrastruktur ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 beserta perubahannya, dengan status saat ini masih dalam tahapan perencanaan. Kehadiran jalur tol ini menjadi alternatif konektivitas mengingat jalur eksisting seperti Lembah Anai, Sitinjau Lauik, dan Malalak memiliki medan menantang dan kerap terganggu bencana.
Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menjelaskan bahwa prasosialisasi menjadi jembatan menuju persiapan pengadaan tanah. Rangkaian prosesnya meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, serta konsultasi publik hingga terbitnya Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Gubernur Sumatra Barat. Mengingat jalur tol ini direncanakan menembus Bukit Barisan menggunakan terowongan, pengembang menggandeng Universitas Andalas dan Pusat Studi Terowongan dan Infrastruktur Bawah Tanah (PUSTROIB), serta berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan instansi lingkungan hidup.
Rencana pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan dari desa. Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengapresiasi dibukanya ruang komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dan aspirasi. Pihaknya berharap proyek ini tidak sekadar menjadi infrastruktur fisik, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi warga lokal dan UMKM. Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menekankan agar proses ganti kerugian dilakukan secara adil dan transparan.
Setelah pelaksanaan di Padang Pariaman, Hutama Karya menjadwalkan prasosialisasi serupa di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang pada Rabu (28/10/2026). Berbekal pengalaman mengoperasikan 847 kilometer ruas JTTS bersama anak usahanya, Hutama Karya berkomitmen menghadirkan jalur transportasi yang aman, berkelanjutan, serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Sumatra Barat.
