PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara resmi memastikan bahwa rencana untuk mendatangkan atau mengimpor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang dibatalkan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa pihak manajemen perusahaan berkomitmen untuk menyediakan sarana pengangkutan massal yang berkualitas tinggi bagi seluruh pengguna moda transportasi rel di Indonesia. Keputusan untuk membatalkan pengadaan armada bukan baru tersebut diambil guna memastikan pelayanan terbaik serta kenyamanan maksimal bagi masyarakat penumpangnya.
Pernyataan tegas terkait pembatalan impor armada bekas tersebut disampaikan langsung oleh Bobby Rasyidin saat berada di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis. Menurut kepemimpinan armada kereta api nasional tersebut, penyediaan fasilitas publik untuk masyarakat hendaknya mengutamakan penggunaan sarana angkutan yang sepenuhnya baru. Prinsip pengadaan sarana transportasi yang baru dipandang sebagai langkah penting dalam memberikan hak pengangkutan yang aman, layak, dan modern bagi seluruh warga penggunanya.
Sebelumnya, isu mengenai rencana pemenuhan kebutuhan armada sarana angkutan perkeretaapian nasional sempat mendapatkan persetujuan dari kalangan legislatif. Komisi VI DPR RI sebelumnya sempat memberikan persetujuan terhadap wacana PT Kereta Api Indonesia untuk melakukan pengadaan rangkaian kereta bekas. Langkah pengadaan armada bukan baru tersebut pada mulanya dirancang guna menjawab tantangan mendesak terkait pemenuhan kapasitas daya tampung dan angkutan moda KRL, khususnya untuk melayani kawasan Jabodetabek yang memiliki tingkat mobilitas harian sangat tinggi.
Kesepakatan awal terkait rencana pengadaan tersebut sempat mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat yang mempertemukan jajaran Komisi VI DPR RI dengan pihak manajemen Kereta Api Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu. Dalam forum pembahasan resmi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade sempat membacakan poin kesimpulan rapat. Kesimpulan tersebut pada awalnya menekankan upaya peningkatan kapasitas transportasi melalui penguatan industri dalam negeri yang dikombinasikan dengan pengimporan armada kereta bukan baru secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Meskipun pada forum rapat dengar pendapat sebelumnya pembahasan tersebut telah disetujui oleh para peserta rapat, arah kebijakan pengadaan sarana transportasi publik ini kini mengalami perubahan yang cukup mendasar. Penegasan terbaru dari jajaran kepemimpinan PT Kereta Api Indonesia memastikan bahwa skema pembelian rangkaian kereta bekas dari luar negeri tidak lagi dilanjutkan. Langkah perbaikan layanan KRL bagi kawasan Jabodetabek ke depan dipastikan akan berfokus sepenuhnya pada penyediaan unit rangkaian kereta baru demi memenuhi aspek keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan seluruh pengguna angkutan publik di tanah air.
