Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penjelasan resmi mengenai sosok perwira tinggi berinisial TK yang terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa figur berinisial TK tersebut merupakan seorang perwira tinggi Polri yang memegang pangkat Brigadir Jenderal Polisi atau berbintang satu. Saat ini, perwira tersebut tengah menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh pihak internal kepolisian guna mendalami keterlibatannya dalam aksi pengawasan atau pengintaian dalam kasus tersebut.
Pengungkapan nama perwira tinggi berinisial TK ini pertama kali mencuat saat rapat kerja bersama antara jajaran pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Dalam forum resmi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi perkeliruan wewenang dan alur instruksi yang terjadi di internal kepolisian. Dikatakan bahwa salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Irjen Ahrie Sonta, diduga tidak hanya meneruskan perintah tindakan penyadapan kepada operator teknis, melainkan juga menginstruksikan Brigjen TK untuk menjalankan tindakan pengawasan teknis di lapangan.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat kerja legislatif tersebut, Irjen Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada kurun waktu 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima instruksi langsung dari Jenderal LSP. Setelah menerima perintah tersebut, yang bersangkutan meneruskannya kepada petugas operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan resmi atau izin legal dari pihak penyidik. Hasil dari penyadapan ilegal itu kemudian dilaporkan kembali kepada Jenderal LSP, sembari mengarahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan tindak lanjut. Kasus dugaan penyadapan terhadap jajaran tertinggi pemerintahan ini telah menyeret empat nama tersangka utama, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Brigjen TK saat ini diperiksa secara menyeluruh oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik dan profesi kepolisian. Pemeriksaan oleh divisi pengawasan internal ini ditujukan untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan dan pelanggaran standar operasional prosedur yang dilakukan oleh personel kepolisian yang terlibat. Pemeriksaan etik dan profesi ini berjalan secara beriringan dengan proses penyidikan pidana. Keterangan dari Brigjen TK dinilai sangat penting untuk mendalami serta mengungkap secara utuh dan cermat peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara penyadapan tanpa izin penyidik ini.
Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara dugaan penyadapan ilegal ini secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme hukum yang berlaku. Langkah penanganan ganda yang melibatkan pemeriksaan kode etik profesi serta penyidikan tindak pidana dilakukan guna memastikan seluruh fakta hukum terkuak secara terang benderang. Kepolisian memastikan proses pengusutan akan terus dilakukan hingga seluruh susunan keterlibatan oknum internal, baik dari tingkat pelaksana operasional hingga pejabat perwira tinggi, dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya di hadapan hukum.
