Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari tempat Sidang Tahunan MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pertemuan tersebut membahas dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan adanya pertemuan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur sebagai wakil presiden. Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.
Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut tanpa menyampaikan penolakan secara langsung.
"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di samping itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha. Kabar mundurnya Gibran kemudian direspons oleh sejumlah fraksi DPR RI.
PDIP Heran, Mundur tapi Mohon Waktu Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan paparannya saat pembekalan kepala daerah terpilih di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Gibran meminta kesempatan itu saat menemui Prabowo dan sempat menyatakan niatnya ingin mundur dari jabatan. Deddy mempertanyakan alasan Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumen tersebut.
Menurutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA).
"Aneh, apa urusannya sama PTUN?
PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11).
"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," lanjutnya.
Atas dasar itu, Deddy menilai langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN tidak masuk akal. Ia juga mempertanyakan pihak yang akan digugat maupun keputusan yang menjadi objek sengketa dalam proses tersebut.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN.
Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," katanya.
Deddy menyampaikan, kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebenarnya telah diberikan sebelum itu. Menurutnya, hal yang disampaikan Gibran hanya upaya mengulur waktu.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen dan pihak Gibran.
Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkasnya.
Nasdem: Harus Sesuai Prosedur Konstitusional Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, pengunduran diri seorang pejabat negara, terlebih yang menduduki posisi pimpinan tertinggi, tidak bisa dilakukan sembarangan. Sahroni menuturkan, Partai NasDem hingga kini belum menentukan sikap terkait hal tersebut.
Partainya masih menunggu arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebelum menyampaikan sikap resmi.
"Untuk saat ini, kami di Partai NasDem belum menyatakan sikap karena belum ada arahan dari ketua umum, namun NasDem siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada.
Jadi sekali lagi, saat ini kami masih menunggu arahan Ketum Pak Surya Paloh," ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Meski belum menentukan sikap politik, Sahroni menegaskan NasDem berkomitmen untuk mengikuti seluruh mekanisme konstitusi. Ia juga menanggapi keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Sahroni menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme dan prosedur yang telah diatur.
"Apa pun niat dan keputusannya harus dilaksanakan sesuai prosedur.
Kan di negara ini apalagi posisi pimpinan tertinggi tidak bisa asal mundur, jadi semua pihak ikuti saja prosedurnya yang ada," tutur Sahroni.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga merespons niat Gibran untuk mengundurkan diri. Hermawi menyebut niat tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Ia juga meminta polemik yang berkembang terkait ijazah Gibran segera diakhiri.
"Niat mundur sebagai Wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi.
Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal," jelas Hermawi saat dikonfirmasi, Selasa (10/11).
Hermawi menilai polemik ini sudah terlalu banyak membuang-buang waktu dan meminta agar pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama. Hanura Sarankan Gibran Mundur: Lebih Terhormat daripada Dimakzulkan
Wakil Ketua Umum Hanura, Patrice Rio Capella. IstimewaWakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menilai, langkah pengunduran diri secara sukarela dan terhormat jauh lebih bermartabat bagi Gibran ketimbang harus menempuh proses pemakzulan (impeachment) di parlemen.
"Lebih baik Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Ini jauh lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi bangsa ini," kata Rio kepada wartawan, Selasa (10/11).
Ia memandang, apabila Gibran berani mengambil keputusan besar untuk melepaskan jabatannya, publik justru akan menaruh rasa hormat yang mendalam. Langkah mundur sukarela tersebut, kata dia, bakal menjadi teladan kepemimpinan etis dan sikap ksatria seorang politisi muda yang lebih mementingkan keutuhan rakyat di atas syahwat mempertahankan kekuasaan.
"Jika Mas Gibran memilih mundur secara ksatria demi menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan mendinginkan suhu politik nasional, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang negarawan sejati," kata dia.
DPR Terima Laporan Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat soal Pemakzulan Gibran Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menyampaikan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang. Meski demikian, DPR terlebih dahulu akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi maupun anggota DPR.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut.
Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menegaskan, setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
"Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada.
Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," ujarnya.
Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan laporan serta masukan yang telah dihimpun melalui fraksi-fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), dan anggota DPR selama masa reses.
"Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka.
Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang di kami terima melalui fraksi juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," jelasnya.
Ia menyebut pimpinan DPR akan memproses berbagai masukan tersebut sebelum menentukan langkah tindak lanjut terkait usulan HMP.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," lanjut Puan.
PKS Sebut Hampir 50 Anggota Teken HMP Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera.
Ia menyebut lebih dari 50 anggota lintas fraksi di DPR telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir usulan tersebut.
Surat sudah disampaikan ke pimpinannya," kata Mardani saat dihubungi.
Mardani juga menyebut dukungan terhadap HMP datang dari sejumlah fraksi lain. Ia memperkirakan mayoritas fraksi telah menjalin komunikasi terkait pengajuan hak tersebut.
"Sepengetahuan saya mayoritas fraksi.
Tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," katanya.
Syarat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang MD3, serta Peraturan DPR, Jumlah pengusul setidaknya diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersiap menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik yang berkembang terkait jabatannya sebagai wakil presiden. Gibran menuturkan, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepadanya.
Salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran mengaku memiliki kedekatan secara pribadi dengan Prabowo.
Ia bahkan menganggap Presiden seperti ayahnya sendiri. Menurut putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu, Prabowo menyarankannya untuk tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1).
Di samping itu, Gibran juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ungkap Gibran.
