Mediasi terkait pengambilalihan kucing bernama Parhan yang sempat memicu polemik publik akhirnya membuahkan kesepakatan damai. Berdasarkan hasil pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, kucing berbulu abu-abu tersebut disepakati untuk dikembalikan ke kawasan tempat tinggal asalnya di Senayan City. Kesepakatan ini diambil guna mengakhiri perselisihan antara pihak yang mengadopsi dengan komunitas dan masyarakat yang selama ini ikut merawat hewan tersebut.
Peristiwa ini bermula ketika Parhan mendadak hilang dari kawasan Senayan City pada akhir Oktober 2026. Kucing ikonik tersebut diketahui dibawa oleh seorang perempuan berinisial C dengan niat untuk diadopsi. C beralasan bahwa tindakan pemindahan tersebut dilakukan demi kesehatan dan perawatan Parhan yang lebih baik. Namun, langkah adopsi sepihak itu menuai reaksi keras dari warga dan komunitas sekitar yang merasa Parhan sudah menjadi bagian dari lingkungan Senayan City.
Guna menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut, mediasi resmi diselenggarakan pada Senin (9/11/2026). Pertemuan ini menghadirkan para pihak yang berselisih, perwakilan Senayan City, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, serta Pendiri Animal Defender, Doni Herdaru Tona. Hasil mediasi menyepakati bahwa C akan mengembalikan Parhan ke Senayan City pada Kamis, 12 November 2026 pukul 10.00 WIB.
Selain jadwal pengembalian, proses mediasi juga menghasilkan sejumlah poin penting terkait pemantauan kondisi Parhan pasca-kembali ke lingkungan asalnya. Dinas KPKP DKI Jakarta akan membantu dan mengawasi pemeliharaan Parhan serta memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, Parhan bakal dipakaikan perangkat pelacak AirTag untuk memantau keberadaannya, serta ada peluang penyediaan tempat berteduh di Senayan City jika mendapat izin dari pihak pengelola. Sementara itu, Senayan City tidak diwajibkan menyediakan penjagaan khusus, tetapi diminta membantu menjaga kebersihan lingkungan.
Pendiri Animal Defender, Doni Herdaru Tona, menegaskan bahwa kasus Parhan bukan sekadar persoalan adopsi, melainkan bentuk penghormatan terhadap keberadaan satwa yang telah menjadi bagian dari lingkungan dan komunitas tertentu. Ia menilai kekhawatiran masyarakat terkait kondisi Parhan di luar ruangan harus dijawab melalui pengawasan serta pelaksanaan kesepakatan yang konkret, bukan dengan disinformasi atau tindakan saling menyerang.
