Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan komitmen pengadaan bahan bangunan lokal dengan memesan sebanyak tiga juta keping genteng dari sentra industri di Majalengka, Jawa Barat, untuk kebutuhan tahun 2027. Pemesanan dalam jumlah besar tersebut dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah sekaligus untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan hunian masyarakat. Peluncuran alokasi produksi ini disampaikan sebagai langkah lanjutan dari pengadaan jutaan keping genteng yang telah direalisasikan sebelumnya.
Langkah penambahan pesanan material tersebut selaras dengan peningkatan alokasi anggaran yang diterima oleh kementerian. Peningkatan kapasitas fiskal dari lima triliun rupiah pada tahun sebelumnya menjadi sekitar sebelas triliun rupiah pada tahun ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan program fisik, seperti perbaikan dan pembenahan rumah tidak layak huni. Dalam pelaksanaan program perbaikan hunian masyarakat, penggunaan material lokal buatan pengrajin daerah menjadi komponen utama yang sangat dibutuhkan dalam skala massal.
Saat menghadiri acara peluncuran produksi 2,4 juta keping genteng di Sentra Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Minggu (8/11), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta para pengrajin setempat untuk mempersiapkan proses produksi dengan sebaik-baiknya. Pihaknya menekankan pentingnya peningkatan kualitas hasil produksi dan kapasitas usaha agar dapat memenuhi kualifikasi pengadaan pemerintah. Potensi kebutuhan genteng nasional tercatat sangat besar. Sebagai gambaran di wilayah Jawa Barat saja, terdapat alokasi sekitar 49 ribu rumah untuk program bedah rumah pada tahun ini. Mengingat satu unit rumah rata-rata memerlukan 250 hingga 300 keping genteng, maka untuk kisaran 50 ribu unit rumah saja dibutuhkan sekitar 12 hingga 14 juta keping genteng.
Berdasarkan data kementerian, harga genteng dari tingkat pengrajin bervariasi bergantung pada jenisnya, yakni berkisar antara Rp 2.500 hingga Rp 3.250 per buah. Pemerintah daerah pun diminta ikut serta menjaga keberlangsungan usaha pengrajin lokal. Hal ini dinilai penting mengingat jumlah pelaku UMKM genteng di wilayah tersebut mengalami penurunan dari ratusan usaha hingga kini tersisa 34 UMKM. Sebanyak 34 pelaku usaha yang masih bertahan perlu mendapatkan perhatian khusus agar kualitas produknya tetap terjaga. Sementara itu, untuk skema rantai pasok dan distribusi hasil produksi dari Majalengka, dari total rencana pengiriman sebanyak 600 truk, dialokasikan 520 truk untuk Jawa Barat, 60 truk ke Banten, 10 truk ke DKI Jakarta, dan 10 truk ke Jawa Timur, meskipun realisasi pengiriman diakui belum sepenuhnya memenuhi target awal.
Dukungan pemerintah terhadap sektor pengrajin bahan bangunan lokal diharapkan mampu membangkitkan kembali perekonomian para pembuat genteng di daerah. Sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi serta membina pelaku UMKM menjadi faktor penentu agar rantai pasok material pembangunan perumahan nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.
