Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026). Menurut Sarmuji, selain insentif fiskal yang sudah diberikan pemerintah dengan sejumlah persyaratan, pelaku industri juga menginginkan kemudahan penggunaan kendaraan rendah emisi melalui kebijakan pembebasan ganjil genap.
“Mereka berharap di kota-kota bisa diterapkan mereka bisa bebas ganjil genap, itu yang sangat mereka harapkan sehingga utilisasinya oleh masyarakat itu menjadi lebih maksimal,” kata Sarmuji di sela-sela gelaran Showcase Teknologi Kendaraan Rendah Emisi Produksi Dalam Negeri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (10/11). Dia menjelaskan, insentif untuk mobil hybrid sebenarnya sudah tersedia.
Akan tetapi, pemberian insentif tersebut disertai sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi produsen, antara lain tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 60 persen dan ketentuan nilai investasi. Papan penerapan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Jakarta, Senin (24/4/2023).
Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut bergantung pada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait aturan lalu lintas di wilayahnya. Menurut dia, kebijakan ganjil genap kini belum diterapkan secara luas di berbagai kota dan masih terbatas, terutama di Jakarta.
Dengan demikian, pasar kendaraan rendah emisi di luar Jakarta dinilai tetap memiliki peluang tanpa adanya insentif pembebasan ganjil genap.
“Andaikata Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil beremisi rendah, tentu mereka akan jauh lebih semangat lagi,” ujarnya.
