Kejaksaan Agung mengonfirmasi adanya penyidikan baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional. Pengungkapan adanya penyidikan baru tersebut mengemuka setelah tim penyidik kejaksaan kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi untuk mendalami serta memperkuat pembuktian perkara penanganan dugaan penyimpangan anggaran program tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan perihal adanya penyidikan baru dalam perkara ini saat memberikan keterangan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11). Langkah hukum terbaru ini menindaklanjuti pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial YN dari pihak PT ECS IJ yang dilaksanakan pada Rabu (28/10). Meski telah membenarkan adanya penyidikan baru, pihak kejaksaan belum merincikan secara pasti materi pokok maupun waktu dimulainya penyidikan terbaru itu karena masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Sebelum berulirnya penyidikan baru ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka yang penanganannya terbagi ke dalam dua klaster terpisah. Pada klaster tata kelola Badan Gizi Nasional, terdapat enam orang tersangka yang berkas perkara dan barang buktinya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 29 September 2026. Para tersangka tersebut adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewik Pusung, mantan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan, serta dua pihak swasta yakni Glory Harimas dan Asep Yusuf Somantri.
Selain klaster tata kelola, Kejaksaan Agung juga menangani klaster pengadaan motor listrik dengan menetapkan lima orang tersangka. Seluruh tersangka dan barang bukti dalam klaster pengadaan motor listrik ini telah dilimpahkan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2026. Lima tersangka tersebut adalah Kolonel Budi Utomo selaku mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan Badan Gizi Nasional yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen, GB selaku Direktur PT ASE dan PT AKI, Andri Mulyono selaku Komisaris PT ASE dan PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, serta AA selaku Direktur PT ASE.
Proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis terus berjalan secara bertahap seiring dengan pelimpahan para tersangka dari berbagai klaster. Pihak Kejaksaan Agung menyatakan akan melakukan pengecekan kembali untuk mengonfirmasi detail serta perkembangan dari penyidikan baru yang saat ini sedang berlangsung demi menuntaskan seluruh rangkaian perkara korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional secara transparan.
