Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri resmi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah terdampak bencana di kawasan Sumatera untuk kembali menetapkan status tanggap darurat. Kebijakan tersebut dikeluarkan guna merespons ancaman bencana susulan yang dinilai masih kerap terjadi di sejumlah wilayah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran khusus yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Penetapan kembali status tanggap darurat ini diperbolehkan apabila bencana susulan yang terjadi membawa dampak luas bagi kehidupan masyarakat setempat.
Langkah penerbitan surat edaran tersebut diambil setelah Kementerian Dalam Negeri menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari para kepala daerah. Sejumlah bupati melaporkan bahwa wilayah mereka kembali diterjang banjir saat proses pemulihan sedang berlangsung. Kawasan yang sebenarnya sudah memasuki tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi justru kembali terendam luapan air, seperti yang terjadi di daerah Solok serta beberapa wilayah lainnya. Kondisi berulang ini dinilai menyulitkan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemulihan infrastruktur maupun penanganan warga terdampak secara optimal tanpa adanya payung hukum yang memadai.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pernyataan tersebut usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan bahwa penerbitan status tanggap darurat secara berulang memiliki peran yang sangat krusial bagi kelancaran operasional di lapangan. Dengan mengaktifkan kembali status tanggap darurat, pemerintah daerah memperoleh fleksibilitas dalam mempercepat mekanisme penggunaan anggaran kebencanaan. Selain itu, proses pengadaan barang dan kebutuhan darurat bagi masyarakat korban bencana dapat dilakukan melalui sistem penunjukan langsung tanpa harus melewati jalur lelang formal yang memakan waktu lama. Hal ini penting agar pertolongan dan distribusi bantuan tidak mengalami keterlambatan yang dapat memperparah penderitaan warga.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tercatat setidaknya 41 peristiwa bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak April hingga November 2026. Bencana susulan ini menerjang kawasan yang sebelumnya telah terdampak bencana besar pada November 2025. Dampak dari bencana berulang ini sangat signifikan karena merusak kembali fasilitas umum yang baru saja selesai diperbaiki oleh pemerintah. Sejumlah akses jembatan yang telah selesai direnovasi kembali hanyut terbawa derasnya arus air, sementara permukiman dan sarana yang sebelumnya telah dibersihkan dari endapan lumpur kembali tertutup material lumpur baru.
Status tanggap darurat sendiri merupakan keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu guna melakukan penanganan darurat secara cepat, tepat, dan terpadu. Keadaan ini mencakup pengoperasian pencarian dan pertolongan, penyelamatkan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan segera sarana dan prasarana vital. Melalui penerbitan surat edaran ini, Kementerian Dalam Negeri berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat bergerak lebih responsif. Pemerintah daerah diimbau tidak ragu mengeluarkan keputusan penetapan tanggap darurat demi mengutamakan keselamatan warga serta mempercepat pemulihan di daerah terdampak.
