Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menemukan sebanyak 377 dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik untuk jenjang SMA, SMK, dan sederajat tahun 2026 yang berlangsung pada gelombang pertama dan kedua. Dari ratusan temuan tersebut, sebanyak 14 kasus di antaranya masuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Pihak kementerian menegaskan bahwa seluruh indikasi kecurangan maupun ketidakpatuhan terhadap tata tertib saat ini masih berada dalam tahap pengawasan, klarifikasi, dan pemeriksaan mendalam oleh pihak berwenang.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin, menyampaikan informasi tersebut dalam acara taklimat media yang diselenggarakan di Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026). Berdasarkan data pengawasan, total peserta yang mengikuti ujian ini mencapai sekitar 3,73 juta orang. Angka dugaan pelanggaran tersebut berkisar 0,01 persen dari keseluruhan total peserta yang terdaftar. Tren temuan menunjukkan penurunan pada gelombang kedua, yakni tercatat 69 kasus, dibandingkan pada gelombang pertama yang mencapai 308 kasus.
Bentuk temuan yang ditemukan selama pelaksanaan ujian di antaranya berupa pengabadian kondisi ruangan, siaran langsung, hingga unggahan foto situasi ujian ke media sosial oleh pihak pelaksana sekolah seperti proktor dan pengawas. Meskipun tidak seluruh tindakan tersebut menampilkan substansi soal, perbuatan mengambil dan mengunggah gambar saat ujian berlangsung tetap melanggar prosedur operasional standar. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, mengungkapkan terdapat lebih dari 10 indikasi kecurangan yang melibatkan pemotretan serta penyebaran soal ujian. Pihak Inspektorat Jenderal telah menerjunkan tim ke lapangan guna mendalami setiap kejadian, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta mengumpulkan bukti pendukung.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati, menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tidak dilakukan secara terburu-buru atau sekadar mengandalkan bukti di media sosial. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menentukan apakah pelanggaran dilakukan oleh peserta didik, pengawas, proktor, atau teknisi. Sanksi yang akan diberikan nantinya disesuaikan dengan tingkat kecurangan dan dampak yang ditimbulkan. Sebagai langkah pencegahan dan penguatan tata tertib, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026 yang ditujukan kepada dinas pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan.
Pelaksanaan asesmen dan ujian berskala nasional dalam sistem pendidikan bertujuan untuk mengukur pencapaian serta kemampuan akademik siswa secara objektif dan akuntabel. Oleh karena itu, penegakan integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi utama dalam menjaga validitas hasil evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Kemendikdasmen juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, Unit Layanan Terpadu, serta Ombudsman Republik Indonesia untuk mengendalikan konten di ruang digital dan memastikan seluruh proses klarifikasi berjalan secara adil.
