banner 728x250

Penindakan Parkir Liar di Jakarta Diperluas ke Seluruh Wilayah Usai Temuan di Blok M

banner 120x600
banner 468x60

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan parkir liar yang marak terjadi di ruang publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penertiban kendaraan yang menempati trotoar dan bahu jalan agar tidak hanya difokuskan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, melainkan diperluas ke seluruh wilayah Jakarta. Langkah ini diambil guna menjaga keteraturan arus lalu lintas serta mengembalikan fungsi utama fasilitas umum bagi kenyamanan pejalan kaki.

Instruksi mengenai perluasan tindakan penertiban tersebut dikeluarkan menyusul adanya temuan sejumlah sepeda motor yang terparkir di atas trotoar dan bahu jalan di Jalan Panglima Polim, tepatnya di area bawah Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan. Kondisi penumpukan kendaraan di area yang melanggar ketentuan tersebut terpantau pada Minggu (15/11/2026). Penertiban yang terukur dinilai sangat mendesak karena keberadaan kendaraan tersebut mengokupasi hak pejalan kaki dan memicu kemacetan.

banner 325x300

Merespons temuan di lapangan, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan bergerak dengan memasang pembatas di lokasi terdampak serta menyiagakan petugas pengawas. Kendati pembatas dan petugas telah ditempatkan, beberapa pelanggaran kendaraan masih ditemukan. Fenomena maraknya parkir sembarangan ini dipicu oleh meningkatnya jumlah kunjungan warga masyarakat pada akhir pekan serta banyaknya kegiatan yang terselenggara di kawasan Blok M, sementara kapasitas kantong parkir resmi masih terbatas.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, memberikan penjelasan mengenai penanganan masalah ini dalam keterangannya pada Selasa (17/11). Chico Hakim, yang sebelumnya sempat diwawancarai di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu (16/4/2025), menegaskan bahwa penertiban parkir liar akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dijalankan melalui pengawasan rutin dan koordinasi intensif antarwilayah. Ia menyampaikan bahwa keberadaan parkir liar di bahu jalan dan trotoar tidak sekadar mengganggu arus lalu lintas, melainkan juga mengurangi hak serta kenyamanan pejalan kaki.

Menindaklanjuti arahan Gubernur Pramono Anung, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah kota administrasi serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sinergi ini menyasar penindakan kendaraan yang melanggar sekaligus menertibkan keberadaan praktik juru parkir liar. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan evaluasi efektivitas penertiban dan mengoptimalkan daya tampung fasilitas parkir resmi, seperti fasilitas kantong parkir di kawasan Bulungan dan belakang Blok M Plaza yang dipantau pada Senin (16/11/2026). Pengendara terus didorong untuk memanfaatkan fasilitas parkir resmi tersebut.

Guna menunjang efektivitas penindakan di lapangan, sosialisasi ketertiban parkir ditingkatkan melalui media sosial, pemasangan rambu lalu lintas, dan kanal informasi publik. Pemerintah juga menyampaikan informasi lokasi kantong parkir resmi terdekat kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menekan praktik parkir liar di tengah meningkatnya mobilitas warga, sekaligus menjaga fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki serta menjamin kelancaran lalu lintas di Jakarta.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *